Lima Catatan Refleksi Dari Jendela Timur Rumah Indonesia
Oleh: Jacky Manuputty

pdt. Jacky

Suatu waktu di saat konflik, seorang pengungsi katakan bahwa ia akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lirik yang sudah berubah:
“Indonesia .. hm hm ku…hm..tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan hmmm.. hmm.. ku. Marilah kita berseru…..”
Semua kata “tanah” dan “air” telah diganti dengan dengungan. Alasannya, tanah dan air mereka telah terampas paksa. Ironi serupa beta dengar ketika mewawancarai beberappa orang untuk mendapatkan perspektif mereka tentang Indonesia, sebelum beta kesini.

Memandang Indonesia dari Timur, pertama-tama kita perlu membongkar pelabelan-pelabelan yang mungkin saja keliru untuk memaknai wilayah bagian timur ini. Bagian timur Indonesia dalam perkembangannya tidak selamanya dimaknai sebagai sebuah teritorial di sebelah timur Indonesia. Tetapi belakangan wilayah ini diidentikan dengan keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan. Tak sepenuhnya keliru bila beranggapan demikian.

Maluku menempati posisi ketiga dalam daftar provinsi termiskin di Indonesia. Kompetensi gurunya terburuk di seluruh Indonesia. Indeks kesehatan publiknya juga termasuk ke dalam 5 besar kategori terburuk di Indonesia. Namun bagi kami di timur, tidaklah lengkap bila pandangan seperti itu kita pakai sebagai sebuah jendela tunggal untuk memaknai bagian timur Indonesia.

Beta merasa perlu untuk menggaris-bawahi hal di atas, karena beta semakin mencurigai kecenderungan politisasi jargon-jargon kemiskinan dan keterpurukan dalam proses penundukan yang sangat manipulatif. Anda miskin, bodoh, terpuruk, separati adalah image-image yang dibenturkan terus menerus kepada anda untuk kurun waktu yang panjang dan berakibat pada hancurnya identitas anda. Alih-alih menjadi orang merdeka, anda ditundukan untuk menerima saja apapun yang diberikan sebagai terapi untuk membebaskan anda dari kemiskinan, kebodohan dan keterpurukan. Inilah yang cenderung terjadi selama ini pada kami di timur Indonesia, dan yang sedang kami kritisi keras sebagai salah satu cara kami memaknai Indonesia.

Indonesia sebagai tempat dimana orang-orang bagian timur telah dikalahkan sejak dalam pikiran, melalui label-label kemiskinan, keterpurukan dan kebodohan.

Paradoks dari kemiskinan dan keterpurukan adalah kesejahteraan. Mirisnya, otoritas penentuan kesejahteraan justru dipegang oleh para pemilik kuasa dan modal bukan oleh masyarakat “korban”. Simbol-simbol kesejahteraan yang manipulatif dan asing diperkenalkan kepada masyarakat-masyarakat lokal sebagai standar yang harus dicapai. Yang terjadi kemudian, orang berlomba-lomba untuk mencapai standard kesejahteraan semu itu dengan menggadaikan apa yang sesungguhnya merupakan kekayaan bagi mereka.

Cerita-cerita miris tentang meter tanah subur di Pulau Seram yang digadaikan seharga Rp. 25-50/30 tahun bagi pengusaha perkebunan Sawit telah menjadi konsumsi umum masyarakat di Maluku. Pada awalnya semua rencana disosialisasikan kepada masyarakat lokal pemilik hak ulayat sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan bagi mereka. Hasrat menjadi sejahtera tak tergapai, kemiskinan menohok dengan sangat garang dan melemparkan masyarakat lokal pemilik lahan-lahan adat sebagai buruh lepas harian di pepohonan sawit yang berderet subur di lahan bekas tumbuhnya pohon-pohon kayu besi, meranti dan lenggua milik desa dan negeri adat.

Kita perlukan penyamaan persepsi untuk bicara tentang Indonesia dan cara meng-Indonesia. Rata-rata kami di bagian timur Indonesia terlahir di atas kekayaan alam dan budaya yang sungguh luar biasa. Kami bukan bayi-bayi cacat yang terlahir dari rahim-rahim kering tanah kami. Kekayaan wilayah timur Indonesia telah melegenda bahkan sejak sebelum masehi. Banyak rempah yang tertulis di Alkitab disinyalir berasal dari pulau rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Alfred Wallace, naturalis dunia asal Inggris itu bahkan mengunjungi kepulauan Aru sebagai tempat pertama yang mempesonanya ketika ia kunjungi Nusantara. Kekayaan hayati yang unik dan luar biasa menyita ratusan halaman laporan penelitiannya yang diabadikan dalam buku terkenalnya, “Malay Archipelago”. Fakta kekayaan alam yang luar biasa ini merupakan fenomena wilayah-wilayah bagian timur Indonesia dan yang ironisnya sering dinafikan ketika kita menghitung angka-angka indeks kemiskinan dan keterpurukan.

Pada posisi ini kami di bagian timur Indonesia sesungguhnya menolak label kemiskinan yang diidentikan kepada kami. Kami lebih memilih untuk mengindentikan diri sebagai “orang-orang kalah”. Orang-orang yang dipaksa kalah di atas kekayaan hayati lingkungannya. Tepatlah Insist mempublikasikan bukunya beberapa tahun silam dengan judul, “Orang-Orang Kalah”, sebuah potret gamblang terkalahkannya kelompok-kelompok masyarakat adat di Maluku. Gambaran tentang orang-orang yang dialienasi dari kekayaan hayatinya, dimiskinkan secara terstuktur melalui praktek-praktek kotor aturan dan perundang-undangan yang memihak pada pengusaha dan penguasa.

Persoalan yang sama masih tetap terjadi sampai saat ini, bila kita dengan cermat memperhatikan sekian banyak manipulasi kebijakan yang sementara menghancurkan kedaulatan hayati masyarakat di timur Indonesia. Salah satu contoh yang paling mengemuka saat ini adalah persoalan perampokan kedaulatan hayati masyarakat adat Kepulauan Aru di Maluku atas nama peningkatan kesejahteraan yang ironisnya, ditentukan melalui pengembangan perkebunan tebu skala besar.
Inilah catatan kedua yang kami pahami dari timur tentang Indonesia. Kalau pada jaman penjajahan, penundukan masyarakat adat untuk melepaskan hak-hak ulayatnya bagi penjajah dilakukan melalui penggunaan kekerasan dan tekanan fisik. Pada masa kini di Indonesia, praktek penundukan dan perampokan hak-hak ulayat rakyat dilakukan melalui manipulasi jargon-jargon kemiskinan dan kesejahteraan serta manipulasi tatanan hukum dan aturan-aturan yang menguntungkan penguasa dan pengusaha.

Realitas yang kami kemukakan di atas pada gilirannya mendorong kami untuk melihat Indonesia sebagai negara yang mempraktekan demokrasi secara sangat paradoks. Di satu sisi, kami disuguhi keberhasilan tatanan demokrasi prosedural yang diantaranya dicapai melalui penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung. Mirisnya, pada pihak lainnya kita dipaksa menggunakan teknik politik yang sangat keropos dan dengan gamblang memainkan peran-peran antagonis sebagaimana dinampakkan oleh partai-partai politik kita saat ini. Akibatnya, kita terus menerus diajari untuk menerima demokrasi sebagai sesuatu yang superficial semata.

Komunitas-komunitas marginal tak dijamin hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam menentukan apa yang baik bagi dirinya, bahkan hamper tak memiliki kebebasan yang menggunakan kekayaan milik mereka guna membangun masa depannya yang bermartabat. Apa yang terjadi di kepulauan Aru saat ini adalah potret telanjang betapa sistem “demokrasi seolah-olah” ini disemangati oleh spirit feodalistic dan paternalistic. Hal mana nampak ketika kesejahteraan masyarakat Kepulauan Aru harus ditentukan secara sepihak melalui kong kalikong pengusaha dan penguasa, sambil didukung secara sembunyi-sembunyi oleh banyak wakil rakyat. Ujung-ujungnya, penghancuran lingkungan dan wilayah adat secara dramatis untuk diganti perkebunan tebu dianggap sebagai proyek mensejahterakan rakyat Kepulauan Aru.

Sampai saat ini kami masih berpendapat bahwa Indonesia belum berhasil untuk membangun kehidupan demokrasi yang berkeadaban. Menurunnya toleransi, berkembangnya korupsi, menguatnya ketidakpastian hukum dan pelaksanaannya mendorong kami untuk turut mengamini bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi tanpa spirit demokrasi. Inilah catatan kami yang ketiga tentang Indonesia.

Konstruksi kerapuhan dan keroposnya negeri ini menghadapkan kita pada realitas semakin kaburnya identitas kita sebagai orang-orang yang tinggal dalam sebuah kesatuan wilayah yang bernama Indonesia. Kita mengalami krisis identitas yang akut sebagai bangsa, atau memang kita hanya baru selesai sebagai Negara dan belum sebagai bangsa.

Dalam kondisi di atas, kontestasi identitas sering berkembang menjadi konflik yang panjang dan berdarah-darah. Cilakanya, ketika sekian banyak identitas tak memberi rasa nyaman dalam sebuah ruang transaksi social maka identitas agama akan mengemuka sebagai benteng pertahanan terakhir, sekaligus bisa menjadi senjata untuk menyerang. Konflik Maluku 1999 – 2003 dapat dimengerti sebagai konflik pertarungan identitas, yang kebetulan memakai agama sebagai kendaraannya.

Kadang-kadang beta berpikir bahwa kontestasi identitas yang menjurus pada konflik terkelola secara rapi. Agak sulit memang untuk membuktikannya karena seringkali kondisi ini meng-ada seperti kentut. Tercium baunya namun tak terlihat. Satu kecenderungan yang sering mengemuka, setiap benturan identitas yang berujung pada konflik selalu menyisakan konsesi dalam kerangka “win-win solution” ataupun “win-lose solution”. Entah itu keuntungan politik ataupun keuntungan social-ekonomi terkait penguasaan akses pada sumber-sumber ekonomi.

Konflik antar kelompok masyarakat yang mulai terjadi saat ini di Kepulauan Aru terkait penyikapan warga pada PT. Menara Group, telah jauh-jauh hari diprediksi akan terjadi. Dikhawatirkan konflik-konflik kecil ini akan dikelola menjadi luas oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap prospek pengembangan perkebunan tebu berskala besar ini, termasuk di dalamnya pihak aparat keamanan.

Apa yang bisa kita katakan sebagai catatan ke-empat dari timur dalam upaya memaknai Indonesia adalah bahwa negeri ini masih berada dalam proses menjadi sebagai bangsa. Dalam banyak kesempatan beta mendengar, ketika orang-orang di timur mengungkapkan kekesalannya menyangkut proses bernegara maka secara irasional dan analogis mereka mengatakan “kita lebih baik menjadi tetangga yang baik daripada keluarga yang mempratekkan ketidak-adilan dan gontok-gontokan.” Tentu kita berharap sikap-sikap marah yang irasional itu tak sampai menemukan momentum rasionalisasinya.

Menentukan pilihan dan model pembangunan ke depan adalah catatan kelima untuk memaknai Indonesia dari timur. Kami di bagian timur masih berpendapat bahwa pembangunan Indonesia terkonsentrasi di barat (Jawa & Sumatra). Pilihan model pembangunan maritime yang seharusnya menjadi karakter banyak wilayah di Indonesia bagian timur terasa jauh dari harapan. Sumber daya kelautan yang sangat besar di wilayah timur lebih menjadi ajang bagi “illegal fishing” ketimbang dipakai untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah ini.

Pilihan pengembangan perkebunan berskala besar di Kepulauan Aru, lebih merupakan pilihan emosional ketimbang rasional. Dalam sebuah perhelatan di kota Dobo, Aru, kepala BAPEDA Kep. Aru mengungkapkan bahwa mereka memilih mengembangkan perkebunan tebu, karena kekayaan hasil laut sebagai primadona Kepulauan Aru justru tak memberi kontribusi signifikan dalam pengembangan Aru. Hal ini menunjukan rasa frustrasi yang dalam karena tak mampu menggunakan otoritas lokal untuk mengontrol eksploitasi sumber daya laut di wilayah mereka yang bukan rahasia lagi, dikendalikan oleh otoritas-otoritas yang lebih tinggi di Jakarta.

Tuntutan UU Khusus Wilayah Kepulauan merupakan pilihan menentukan yang bisa mengukur seberapa serius wilayah timur dipedulikan. Sayangnya realisasi terhadap tawaran ini masih terus menerus mengalami tarik ulur selama bertahun-tahun antara pemerintah pusat dengan DPR-RI. Pada saat bersamaan kami menyaksikan dengan marah bagaimana pemerintah bersepakat membangun jembatan Selat Sunda untuk menghubungkan Pulau Jawa & Pulau Sumatra. Alokasi anggaran sebesar lebih dari 250 triliyun bagi pembangunan jembatan itu sungguh terasa menohok bagi kami di wilayah timur yang setiap saat bergelut dengan terbatasnya sarana transportasi laut dan jembatan antar pulau.

Tuntutan bagi pengembangan pembangunan yang berimbang di bagian timur Indonesia tidak saja terkait dengan upaya pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga perbaikan regulasi-regulasi yang menjamin terciptanya kesetaraan itu, selain tentunya koneksitas yang baik antara pusat dan daerah.

Terlepas dari potret retak Indonesia yang kami lihat dari timur, tentunya kami bukan orang-orang pesimis yang kehilangan harap terhadap Indonesia kedepan. Solidaritas kemanusiaan yang kami lihat dan alami melalui gerakan-gerakan seperti #SaveAru, #SaveBangka, dan lainnya.

Di banyak tempat kami temukan trend pembelaan kemanusiaan dan lingkungan mewujud dalam banyak bentuk dan media. Anak-anak muda secara sukarela mengembangkannya secara massif sebagai sebuah gaya hidup. Gerakan-gerakan ini mendorong kepedulian lintas wilayah, etnis, dan agama, sekalipun mungkin sebatas virtual. Mobilisasi gerakan-gerakan kemanusiaan ini bahkan berkembang sebagai control masyarakat sipil bagi penyelenggaraan kekuasaan yang seringkali amburadul. Semua ini memberi harapan bagi terciptanya sebuah atmosfir baru ke-Indonesia-an kita. Tentu kita berharap, lagu Indonesia Raya masih bisa kita nyanyikan bersama secara utuh. Utuh di bibir, hati, maupun perilaku kita.

Makalah untuk diskusi Indonesia Dilihat dari Timur, Serambi Salihara, Rabu 13 November 2013.

***

Indonesia Seen from the East

In the conflict, a refugee said that he will sing the national anthem Indonesia Raya with lyrics that have been changed:

“My Indonesia .. hm hm … hm.. spill my blood. That’s where I stand so scout mother. Indonesia is my nation, nation and hmmm .. hmm .. me. Let us claimed ….. ”

All of the word “land” and “water” has been replaced with the hum. The reason, the soil and the water they had been taken away forcibly. Similar irony I heard when interviewing a certain number of people to get their perspective on Indonesia, before the going here.

Looking at Indonesia from the East, first of all we need to dismantle the labeling-labeling may be wrong to interpret the eastern part of this region. The eastern part of Indonesia in its development is not always understood as a territory in east Indonesia. But lately this region is identified with adversity, poverty and underdevelopment. Not entirely wrong to think so. Maluku occupies the third position in the list of the poorest provinces in Indonesia. The worst teacher competence throughout Indonesia. Public health indices are also included in the top 5 worst category in Indonesia. But for us in the east, it is not complete if we use such a view as a single window to interpret the eastern part of Indonesia.

I felt the need to underlines the above, since I increasingly suspicious of the tendency of politicizing the jargon of poverty and deterioration in the submission process is very manipulative. You poor, stupid, slumped, separati are the images that constantly blasted to you for a long period of time and result in the destruction of your identity. Instead of being a free man, you forced to accept whatever is given as therapy to free you from poverty, ignorance and adversity. This is what tends to happen for this to us in eastern Indonesia, and we’re working hard critics as one of the ways we make sense of Indonesia.

Indonesia as a place where people have been defeated since the eastern part of the mind, with labels of poverty, adversity and ignorance.

The paradox of poverty and adversity is prosperity. Mirisnya, welfare authorities determine precisely the power held by the owners of capital and not by people “victims”. The symbols are manipulative and foreign welfare introduced to the local communities as the standard that must be achieved. What happens then, people compete to achieve the apparent welfare standards by mortgaging what actually is wealth for them.

Sad stories of meters of fertile soil in Seram pledged Rp. 25-50 / 30 years for palm planters have become public consumption communities in Maluku. At first all the plans disseminated to owners of customary rights of local communities as part of the build process for their welfare. Unattainable desire into a prosperous, poverty strikes with a ferocious and threw local community customary land owners as casual workers daily in the palm trees that lined the fertile land formerly used for growing trees ironwood, meranti and lenggua land belongs to the village and customs.

Perception we need to talk about Indonesia and a way to Indonesia. On average in the eastern part of Indonesia was born on top of natural and cultural resources that are truly extraordinary. We’re not babies born handicapped from the wombs of our land dry. Wealth eastern Indonesia have been legendary ever since BC. Many herbs are written in the Bible was allegedly derived from the spice island in eastern Indonesia. Alfred Wallace, a British naturalist world was even visited Aru as mempesonanya first place when he visited the archipelago. The biological wealth of unique and extraordinary seized hundreds of pages of research reports were immortalized in his famous book, “Malay Archipelago”. Facts incredible natural wealth is a phenomenon of the eastern regions of Indonesia and ironically often denied when we calculated the numbers indices of poverty and adversity.

In this position we are in the eastern part of Indonesia actually reject the label poverty is identified to us. We prefer to identified themselves as “losers”. People are forced to lose in the wealth of biological environment. Insist fitting to publish his book several years ago titled, “The Losers”, a vivid portrait lose indigenous groups in Maluku. This description of people who aliniated from their biological riches, impoverished structured through dirty practices and the rule of law in favor of employers and authorities.

The same question still remains the case today, when we carefully pay attention to the many manipulations policy while destroying the sovereignty of biological communities in eastern Indonesia. One of the most prominent current example is the question of sovereignty robbery indigenous biological Aru islands in Maluku in the name of increased prosperity which, ironically, is determined through the development of large-scale sugar cane plantations.

This is the second record that we understand from the east of Indonesia. If the era of colonization, subjugation of indigenous peoples to relinquish their customary rights to the invaders carried out through the use of force and physical pressure. At present in Indonesia, the practice of robbery subjugation and customary rights of the people is done through manipulation of the jargon of poverty and welfare as well as the manipulation of law and the rules that benefit authorities and entrepreneurs.

The reality that we outlined above in turn encourages us to see Indonesia as a country that practice democracy in a very paradoxical. On the one hand, we were treated to the success of such procedural democratic order is achieved through the implementation of direct elections. Ironic, on the other hand we were forced to use political techniques were very porous and clearly play roles as antagonists’s viewpoint by our political parties today. As a result, we are constantly taught to accept democracy as merely superficial.

Marginalized communities not guaranteed their rights to participate in deciding what is good for him, even almost do not have the freedom to use their own wealth to build a dignified future. What happens in the Aru Islands today is a portrait of how the system of “democracy as if” it is energized by the spirit feodalistic and paternalistic. It appears when the welfare of the community where the Aru Islands should be determined unilaterally by kong kalikong employers and authorities, while supported clandestinely by many representatives. In the end, the destruction of the environment and indigenous territories dramatically on sugar cane plantations replaced welfare of the people as a project Aru Islands.

Until now, we still believe that Indonesia has not managed to build a civilized democratic life. The reduced tolerance of corruption, the strengthening of legal uncertainty and its implementation encouraged us to also agrees that Indonesia is a democratic country without a democratic spirit. This is our third record of Indonesia.

 
Construction fragility, and rottenness of this country confronts us with the reality of the blurring of our identity as a people living in a region called the unity of Indonesia. We are experiencing an acute identity crisis as a nation, or did we just recently completed a state and not as a nation.

In the above conditions, the contestation of identity often develops into a protracted conflict and bloody. Cilakanya, when many identities do not give a sense of comfort in a social space, the transaction will religious identity emerged as the last bastion, at the same time can be a weapon to attack. Maluku conflict 1999 – 2003 can be understood as a conflict of identity battle, which incidentally use religion as a vehicle.

Sometimes I think that the contestation of identity leads to conflicts neatly managed. Kinda hard to do to prove because often these conditions exist clicking like a fart. Smelt yet unseen. One trend that is often raised, any clash of identities that lead to conflict always left a concession in terms of “win-win” or “win-lose solution”. Whether it gains political or social benefit-related economic control of access to economic resources.

Conflicts between communities that began to occur today in the Aru Islands related to the attitude of citizens in PT. The Menara Group, had long ago predicted would happen. It is feared that these small conflicts would be managed extensively by all interested parties on the development prospects of large-scale sugar cane plantations, including the security forces.

What can we say for the record all four of eastern Indonesia in an effort to make sense is that this country is still in the process of becoming as a nation. In many occasions I heard, when people in the east expressed his annoyance regarding the state process is irrational and analogical they say “we had better be a good neighbor than a family that act injustice and head-to-quarrel.” Of course we hope demeanor angry irrational attitude was not to find momentum rationalizations.

Determine the selection and development model for the future is to interpret the fifth record from eastern Indonesia. We are in the eastern part of Indonesia was found concentrated in the western development (Java and Sumatra). Selection of maritime development model that should be the character of the area in eastern Indonesia was far from expectations. Marine resources are very large in the eastern region is a platform for “illegal fishing” rather than used for the welfare of the people in this region.

Selection of large-scale plantation development in the Aru Islands, is more emotional than rational choice. In an event in the town of Dobo, Aru, head BAPEDA Kep. Aru said that they chose to develop sugar cane plantations, because of the wealth of the sea as a result of a prima donna Aru Islands actually not a significant contribution in the development of Aru. It shows the frustration in not being able to use the local authority to control the exploitation of marine resources in the areas they are not a secret anymore, controlled by authorities higher in Jakarta.

Demands Special Law on Islands Region is an option to determine who can gauge how serious the eastern region ignored. Unfortunately realization to these bids still continue to experience the tug over the years between the central government and the Parliament. At the same time we watched angrily how the government agreed to build the Sunda Strait bridge to link Java and Sumatra. A budget allocation of more than 250 trillion for the construction of the bridge it really feels intrusive to us in the east that each time struggling with the limited means of sea transportation between islands and bridges.

The demand for the development of balanced development in the eastern part of Indonesia is not only related to human resources development efforts, but also improvement of regulations that guarantee equality that, in addition to good connectivity between the center and regions.

Apart from cracking portrait Indonesia which we have seen from the east, of course, we are not pessimistic people who have lost hope against Indonesia in the future. Human solidarity we have seen and experienced through movements such as #SaveAru, #SaveBangka, and others.

In many places we found humanitarian and environmental advocacy trend manifests in many forms and media. Youngsters voluntarily develop largely as a lifestyle. These movements encourage awareness across the region, ethnicity, and religion, though it may be limited to virtual. Mobilization of humanitarian movements thrive even as control of civil society for the implementation of power that is often chaotic. All of this gives hope for the creation of a new atmosphere to the Indonesian-ness us. Of course we hope that Indonesian national anthem we can sing together still intact. Whole on the lips, hearts, and our behavior.

Paper for discussion Indonesia Seen from the East, Salihara, Wednesday, November 13, 2013.